Makassar |Kepala Dinas Pertanahan kota Makassar Hj. Sri Sulsilawati bersama Kepala Bidang Penanganan Masalahn Tanah dan Pengaman , Moh Roy Antoni, mengikuti Sosialisasi pencegahan sengketa konflik dan perkara pertanahan yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kota Makassar di Claro Makassar, Rabu (28/8/2024).
Hal ini, menurut Sri Sulsilawati sebagai upaya dalam pencegahan dan penanganan kasus terhadap tanah aset instansi yang menjadi objek perkara pada pengadilan ini.
Kegiatan tersebut, menghadirkan 3 orang narasumber yaitu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
Kepala KPKNL Makassar, Harmaji mengatakan bahwa untuk mitigasi resiko terjadinya sengketa tanah Barang Milik Negara ( BMN), maka perlu dilakukan tata kelola BMN yang baik, tertib administrasi, tertib fisik dan hukum.
” Siklus Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ,” tuturnya.
Dia jelaskan penggunaan BMN yang didukung dengan penetapan Status Penggunaan serta Sertifikasi BMN sebagai pengaman secara yuridis.
Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penyerahan plakat kepala KPKNL Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar serta penandatanganan Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, konflik dan perkara pertanahan oleh seluruh yang terdiri dari beberapa satuan kerja termasuk beberapa Kepala Kelurahan di Kota Makassar. (***)
