Makassar | Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar menyerukan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar menunda lelang kegiatan fisik untuk tahun anggaran 2025. Imbauan ini disampaikan untuk memastikan program pembangunan selaras dengan visi dan misi Wali Kota terpilih pasca-Pilkada 2024.
Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan bahwa langkah tersebut selaras dengan arahan nasional yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini sesuai dengan imbauan Presiden Prabowo,” ujar Ray dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).
Ray menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang diterbitkan pada 11 Desember 2024. SE tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang tidak mendesak hingga kepala daerah baru resmi menjabat.
“Tujuannya adalah memastikan transisi pemerintahan berjalan maksimal dan program pembangunan lebih efektif untuk kepentingan masyarakat luas,” tambah legislator dari Partai Demokrat itu.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Muchlis Misbah, anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura yang menjabat sebagai Bendahara Fraksi Mulia. Ia menekankan pentingnya menghormati proses transisi pemerintahan demi kesinambungan pembangunan yang terarah.
“Pelaksanaan proyek fisik yang tidak sejalan dengan visi kepala daerah baru dapat memicu tumpang tindih kebijakan atau inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, lelang harus ditunda hingga Wali Kota terpilih dapat menentukan arah pembangunan sesuai visinya,” jelas Muchlis.
Muchlis, yang juga anggota Komisi D DPRD Makassar, menegaskan bahwa Pilkada 2024 adalah momen penting bagi warga Makassar dalam menentukan masa depan kota. Dengan menunda lelang kegiatan fisik, pemerintah transisi dapat mempersiapkan langkah strategis yang mendukung keberhasilan pemerintahan baru.
“Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan berikutnya. Dengan begitu, program yang dijalankan akan benar-benar mencerminkan visi dan misi pemimpin baru,” pungkasnya.
Imbauan Fraksi Mulia ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh SKPD untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait proyek pembangunan, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Makassar. (***)
