Makassar | DPRD Kota Makassar dalam rapat paripurna masa sidang ketiga 2024–2025 menyoroti tiga persoalan utama hasil reses anggota dewan, yakni kerusakan infrastruktur, layanan kesehatan, dan banjir. Ketua DPRD Makassar, Supratman, menyampaikan bahwa banyak jalan permukiman rusak pasca-musim hujan sehingga membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah kota.
Selain itu, beban iuran BPJS bagi warga berpenghasilan rendah juga menjadi perhatian. DPRD mendorong pendataan ulang penerima bantuan seperti PKH dan subsidi BPJS agar bantuan kesehatan lebih tepat sasaran.
Masalah banjir turut dibahas, terutama di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala. Usulan pembangunan waduk sebagai solusi jangka panjang mengemuka, namun membutuhkan studi teknis dan koordinasi lintas pemerintah.
Menanggapi hal itu, Pemkot Makassar melalui Pj Sekretaris Kota, Nielma Palamba, menyatakan telah mulai menyusun langkah teknis, termasuk pemetaan wilayah rawan banjir dan kerusakan jalan. Pemerintah kota juga memperkuat koordinasi dengan provinsi dan pusat untuk proyek strategis seperti pembangunan waduk dan perbaikan drainase. Selain persoalan tersebut, rapat juga membahas evaluasi LKPJ Wali Kota dan kinerja tahunan dewan. (***)
