Makassar | Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Kasrudi, menyoroti rencana Pemerintah Kota Makassar untuk memangkas atau memutus hubungan kerja (PHK) sejumlah pegawai kontrak, termasuk Laskar Pelangi dan pegawai PDAM Makassar. Ia menyebut evaluasi yang menjadi dasar kebijakan tersebut tidak transparan dan berpotensi berdampak pada sekitar 1.000 pegawai.
Kasrudi menilai kebijakan ini bertentangan dengan upaya pemerintah pusat yang sedang mencegah terjadinya PHK di tengah kondisi ekonomi sulit. Ia menuntut transparansi terkait indikator evaluasi, pihak yang dinilai, serta alasan pemberhentian pegawai.
Kasrudi juga mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar belum memberikan penjelasan resmi kepada DPRD mengenai rencana pengurangan tenaga kontrak ini, padahal dampaknya sangat besar bagi para pegawai dan keluarganya. Selain itu, ia mengkritik kinerja Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang dianggap belum menunjukkan program nyata menjelang 100 hari masa kerja.
Menurutnya, sejauh ini kegiatan Wali Kota masih bersifat seremonial dan belum benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (***)
